Keluarga Berencana Adalah Hak Asasi Setiap Manusia

Keluarga Berencana Adalah Hak Asasi Setiap Manusia

Keluarga Berencana Adalah Hak Asasi Setiap Manusia

calya 20171013 183800 - Keluarga Berencana Adalah Hak Asasi Setiap Manusia

Keluarga Berencana Adalah Hak Asasi Setiap Manusia – Hari Kependudukan Dunia yang diperingati setiap tanggal 11 Juli mempunyai tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ini, tema Hari Kependudukan Dunia adalah “Family Planning Is Human Right” atau “Keluarga Berencana sebagai Hak Asasi Manusia”. Tema tersebut dilatarbelakangi oleh kesepakatan di Teheran 50 tahun yang lalu yang sampai saat ini masih dianggap relevan untuk dilakukan upaya-upaya pemerataan pelayanan KB.

Makna dari KB sebagai Hak Asasi Manusia adalah bahwa setiap orang tua mempunyai hak dasar untuk menentukan dengan bebas dan bertanggungjawab tentang jumlah anak, dan jarak antara anak yang satu dengan lainnya. Bebas dan bertanggungjawab dalam hal ini artinya orang tua menilai sendiri apakah dirinya mampu ber-KB dengan tidak mengganggu hak orang lain, serta tidak mengganggu kesehatan ibu dan anak itu sendiri.

Tugas Pemerintah adalah memberikan informasi dan pelayanan agar setiap keluarga, tanpa membedakan latar belakang, dapat memperoleh akses yang sama. Pemberian akses secara sukarela (tanpa paksaan) akan KB memungkinkan para ibu dapat menjarangkan kelahiran, yang berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan juga anak.

Keluarga Berencana juga sangat berperan untuk mengurangi kemiskinan, karena kemiskinan akan bertambah ketika keluarga tidak memiliki pilihan tentang jumlah anaknya. Ketika ibu ber-KB, maka mereka memiliki resiko kelahiran yang lebih kecil, kehamilan yang lebih sehat, dan melahirkan lebih aman, serta mengurangi resiko kematian ibu, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Keluarga berencana terutama penggunaan kondom juga dapat pula mengurangi peningkatan penularan HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya. Jadi pemenuhan hak keluarga berencana dapat meningkatkan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk lebih sehat dan hak untuk hidup dengan bermartabat.

Lain hal nya di china, Pemerintah China dikabarkan tengah menimbang-nimbang untuk penghapusan penuh kebijakan pembatasan jumlah anak untuk setiap keluarga, yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade. Usulan ini dikarenakan angka kelahiran di Negeri Tirai Bambu telah menurun cukup drastis dalam sepuluh tahun terakhir.

Aturan pembatasan anak yang berlaku sejak 1979 telah dilonggarkan pada 2016 lalu, ketika otoritas kependudukan mengizinkan setiap keluarga memiliki anak sebanyak dua orang.

Meski begitu, Angka-angka kasus aborsi paksa dan sterilisasi masih cukup tinggi di negara terpadat di dunia itu.

The Procuratorate Daily, surat kabar yang berafiliasi dengan kantor kejaksaan negara itu, mengatakan RUU kependudukan terbaru akan mengabaikan tentang referensi ‘keluarga berencana’, yang selama ini membatasi hak reproduksi penduduk China.

Namun, laporan tersebut tidak menunjukkan apakah akan menaikkan batas kepemilikan anak dalam keluarga, atau mengizinkan jumlah buah hati yang tidak terbatas. RUU perdata yang sedang dibahas oleh komite tetap Kongres Rakyat Nasional pada pekan ini, diharapkan bisa dieksekusi penuh pada 2020 mendatang.

Selain itu, rancangan tersebut juga berupaya menegaskan ‘aturan jelas’ untuk mengatasi pelecehan seksual yang masih marak terjadi di China, demikian yang dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Xinhua.

Laporan tersebut menambahkan bahwa korban bisa menuntut pelaku ‘bertanggung jawab secara perdata’ karena melakukan pelecehan seksual melalui kata-kata, tindakan, atau eksploitasi tertentu yang merugikan salah satu pihak.

Kekhawatiran semakin meningkat bahwa angkatan kerja yang semakin tua dan menyusut dapat memperlambat ekonomi China, sementara ketidakseimbangan gender dapat menyebabkan masalah sosial.

Mary Gallagher, seorang profesor politik di University of Michigan, mengatakan: “(Pemerintah) sekarang menghadapi tebing demografi yang sangat besar, karena populasi pekerja menyusut dan populasi lansia terjadi sebaliknya, terus meningkat.”

Adapun perubahan lain yang diusulkan adalah tentang melonggarkan aturan perceraian, yang selama ini, hukuman dendanya kerap menjadi momok bagi pasangan menikah di China.

Dalam RUU terkait, pemerintah akan memberikan periode mediasi selama satu bulan sebelum sidang perceraian berlangsung, guna mempertimbangkan untuk rujuk, di mana hal itu hampir mustahil dilakukan di masa silam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *